Diduga Oknum RW Kontra Aktivitas Tambang Warga, Sejumlah Warga Mengadu ke Kantor Lurah

MENTOK – Polemik seputar aktivitas penambangan timah di perairan Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat kembali mencuat. Kali ini, sejumlah warga melaporkan sikap seorang oknum Ketua RW 02 yang diduga kerap melaporkan dan mempublikasikan kegiatan tambang yang dilakukan warga ke media sosial.

 

Keluhan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada pihak kelurahan. Warga menilai tindakan oknum tersebut menimbulkan keresahan, mengingat sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan penghidupan dari sektor pertambangan rakyat.

 

Menurut keterangan beberapa warga yang enggan disebutkan identitasnya demi alasan keamanan, oknum RW berinisial LA yang juga diketahui berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Bangka Barat, kerap mendokumentasikan aktivitas tambang di wilayahnya dan mengunggahnya ke akun media sosial pribadi.

 

"Seharusnya sebagai pemimpin lingkungan bisa lebih bijak dan memahami kondisi ekonomi masyarakat. Banyak di antara kami yang tidak memiliki pekerjaan lain selain mengandalkan tambang. Kami merasa terus diawasi seolah-olah berbuat salah," ujar salah seorang warga.

 

Warga mempertanyakan sikap tersebut yang dinilai tidak berpihak pada upaya masyarakat mencari nafkah. Mereka berharap terjalin komunikasi yang baik, bukan justru tindakan yang menimbulkan kesalahpahaman.

 

"Beliau memiliki penghasilan tetap sebagai RW dan PPPK. Lantas kami yang tidak punya pekerjaan tetap, bagaimana cara menghidupi keluarga jika dilarang bekerja? Kami hanya berusaha mencari nafkah yang halal," tambah warga lainnya.

 

Kekecewaan yang mengemuka ini disebut semakin meluas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga berencana menggelar pertemuan untuk membahas langkah selanjutnya terhadap kepemimpinan oknum RW tersebut.

 

Sebagian warga bahkan telah membicarakan kemungkinan menyampaikan mosi tidak percaya, dengan alasan oknum yang bersangkutan dinilai tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah binaannya.

 

"Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kami berencana mengajukan mosi tidak percaya secara resmi. Kami butuh pemimpin lingkungan yang bisa mengayomi dan menjadi jembatan komunikasi, bukan malah memicu perselisihan," tegas salah seorang warga.

 

Hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. Warga berharap pihak kelurahan dapat segera memfasilitasi dialog terbuka agar ditemukan solusi damai dan situasi tetap kondusif.

 

Perlu diketahui, hingga berita ini diturunkan, oknum RW berinisial LA belum dapat dihubungi dan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan warga tersebut.

 

(Tim Peliput)

Baca Juga